JUANGTV.COM – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2025, Inspektorat Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang dibuka langsung Wakil Bupati H Andreas di Aula Sekretariat Daerah. Kegiatan ini fokus pada penguatan sistem pengendalian internal dan budaya antikorupsi di seluruh perangkat daerah.
Ratusan peserta dari berbagai elemen pemerintahan, mulai dari staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, direktur RSUD, hingga camat se-Kabupaten Sukabumi mengikuti acara ini.
Wabup Andreas menekankan bahwa kepemimpinan yang berkualitas harus menggabungkan kecerdasan dan integritas. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama Inspektorat, bukan hanya penindakan. “Pengawasan internal adalah instrumen penting untuk menjaga kebersihan pemerintahan. Jika ada pelanggaran yang melampaui kewenangan kita, akan kita serahkan ke pihak yang berwenang,” jelasnya.
Beliau juga mengingatkan agar seluruh aparatur memandang jabatan sebagai amanah yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. “Visi kita adalah Sukabumi Mubarakah – sebuah daerah yang sejahtera dan penuh berkah. Itu bisa tercapai jika kita semua menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Selain masalah korupsi, Wabup juga menyentil tantangan kebencanaan yang sering terjadi di daerah. Ia mengajak semua pihak untuk saling mendukung, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, serta tegas menindak setiap pelanggaran yang dapat me
Inspektur Kabupaten H Komarudin menambahkan bahwa Rakorwasda 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Sukabumi menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan target “zero corruption”. “Kita tidak hanya membuat aturan, tetapi memastikan bahwa setiap proses bisnis di pemerintahan berjalan dengan baik dan terintegrasi. Manajemen risiko harus diterapkan di setiap OPD untuk mencegah korupsi sejak dini,” paparnya.
Menurutnya, forum ini bukan sekadar acara formal, tetapi sebagai wadah untuk membangun kesepakatan bersama agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan optimal dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.WABUP ANDREAS: PENGAWASAN INTERNAL JADI KUNCI PEMERINTAHAN BERSIH SUKABUMI
Sukabumi – Kamis (18/12/2025) – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2025, Inspektorat Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang dibuka langsung Wakil Bupati H Andreas di Aula Sekretariat Daerah. Kegiatan ini fokus pada penguatan sistem pengendalian internal dan budaya antikorupsi di seluruh perangkat daerah.
Ratusan peserta dari berbagai elemen pemerintahan, mulai dari staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, direktur RSUD, hingga camat se-Kabupaten Sukabumi mengikuti acara ini.
Wabup Andreas menekankan bahwa kepemimpinan yang berkualitas harus menggabungkan kecerdasan dan integritas. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama Inspektorat, bukan hanya penindakan. “Pengawasan internal adalah instrumen penting untuk menjaga kebersihan pemerintahan. Jika ada pelanggaran yang melampaui kewenangan kita, akan kita serahkan ke pihak yang berwenang,” jelasnya.
Beliau juga mengingatkan agar seluruh aparatur memandang jabatan sebagai amanah yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. “Visi kita adalah Sukabumi Mubarakah – sebuah daerah yang sejahtera dan penuh berkah. Itu bisa tercapai jika kita semua menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Selain masalah korupsi, Wabup juga menyentil tantangan kebencanaan yang sering terjadi di daerah. Ia mengajak semua pihak untuk saling mendukung, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, serta tegas menindak setiap pelanggaran yang dapat memicu bencana.
Inspektur Kabupaten H Komarudin menambahkan bahwa Rakorwasda 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Sukabumi menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan target “zero corruption”. “Kita tidak hanya membuat aturan, tetapi memastikan bahwa setiap proses bisnis di pemerintahan berjalan dengan baik dan terintegrasi. Manajemen risiko harus diterapkan di setiap OPD untuk mencegah korupsi sejak dini,” paparnya.
Menurutnya, forum ini bukan sekadar acara formal, tetapi sebagai wadah untuk membangun kesepakatan bersama agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan optimal dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.
