JUANGTV.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja dengan mitra untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Acara yang berlangsung di Aula Perumda AM TJM, Jalan Cirendeu, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak pada Senin (6/10/2025) ini fokus pada penyusunan anggaran yang strategis di tengah tantangan proyeksi penurunan anggaran daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD, Hera Iskandar dari Fraksi Partai Gerindra. Dihadiri oleh jajaran mitra kerja yang sebagian besar berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perumda AM TJM, Perumda BPR, BPKAD, BJB, PDAT, Perumda Agro, Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah, serta mitra kerja Komisi III lainnya. Selama rapat, perwakilan fraksi di Komisi III turut menyampaikan masukan konstruktif untuk RAPBD 2026.
Usai rapat, Hera Iskandar menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 merupakan amanah dari Ketua DPRD agar setiap komisi membahasnya dengan mitra masing-masing. “Pembahasannya seputar menyusun rancangan anggaran dengan menelaah mana yang kira-kira perlu dan mana yang tidak perlu untuk masuk ke skala prioritas APBD 2026,” ujarnya.
Hera menambahkan bahwa proses ini masih memerlukan pengolahan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Proses ini akan disesuaikan dengan visi-visi bupati, tema pembangunan 2026, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hera Iskandar menyoroti adanya pengurangan APBD tahun 2026 yang signifikan, mencapai lebih dari Rp700 miliar, akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, ia menegaskan bahwa Komisi III tidak pesimis. “Kami justru mendorong para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kepala dinas untuk membuktikan diri bahwa dengan anggaran yang berkurang, mereka harus mencari solusi-solusi,” tegas Hera.
Prioritas utama dalam penyusunan anggaran, menurut Hera, adalah kegiatan yang memberikan dampak positif secara ekonomi kepada masyarakat dan pelayanan publik. “Kegiatan-kegiatan yang sifatnya administrasi perkantoran, itulah yang dikesampingkan. Kami mencari peluang dari keterbatasan ini dan mengutamakan yang paling primer dulu baru sekunder,” tambahnya.
Mengenai berkurangnya intervensi APBN ke APBD, Hera menjelaskan bahwa penurunan TKD terjadi secara nasional. “Itu kan ada program prioritas 8 program prioritas presiden pemerintahan sekarang seperti pendidikan, kesehatan, MBG, koperasi, pertahanan, dan pangan. Intervensinya langsung dari pusat melalui program tersebut,” pungkasnya.
