JUANGTV.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara penambahan dapur baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini diajukan hingga persoalan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Charles Honoris mengungkapkan keterkejutannya atas pernyataan dari Kantor Staf Presiden yang menyebutkan bahwa hanya 34 dapur dari total lebih dari 8.500 dapur program MBG yang telah beroperasi, memiliki SLHS. Fakta ini, menurutnya, menunjukkan adanya kelemahan serius dalam standar keamanan pangan program MBG.
“Saya sangat terkejut dengan temuan ini. Bagaimana mungkin program sebesar ini berjalan dengan standar keamanan yang sangat minim?” ujarnya.
Lebih lanjut, Charles mengusulkan agar dapur-dapur yang belum memiliki SLHS dilarang beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS.
“Pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan harus bekerja sama untuk memastikan semua dapur memenuhi standar higiene dan sanitasi yang layak. Jangan sampai program ini justru membahayakan kesehatan masyarakat,” ungkap Charles melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9)
Moratorium ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengawasan serta sertifikasi dapur program MBG, sehingga keamanan pangan dapat terjamin dan program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal.
Sumber Gesuri.id
