JUANGTV.COM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda strategis di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/7/2026). Sidang ini membahas tiga poin utama, yaitu penyampaian laporan hasil reses kedua tahun 2026, nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta pengumuman perubahan susunan alat kelengkapan dewan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, dihadiri Wakil Ketua dan anggota dewan, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dipimpin Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas mewakili Bupati Sukabumi H. Asep Japar.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati H. Andreas menyampaikan nota pengantar KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun mendatang akan berfokus pada penyiapan ekosistem yang mendukung penguatan sektor agroindustri dan pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, pemenuhan belanja wajib, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pembiayaan berbagai program prioritas guna menjamin pelaksanaan pembangunan yang efektif, adil, dan berkelanjutan,” ujar Wabup Andreas.
Pada sidang yang sama, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menyepakati persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjamin terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib, aman, nyaman, dan terlindungi
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menjelaskan bahwa laporan hasil reses kedua tahun 2026 yang disampaikan merupakan rangkuman aspirasi dari seluruh anggota dewan yang mewakili enam daerah pemilihan di Kabupaten Sukabumi. Seluruh masukan telah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bahan utama penyusunan program pembangunan daerah.
“Hasil reses ini diharapkan menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Berbagai aspirasi yang disampaikan mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga penyelesaian berbagai persoalan yang sering diangkat dalam forum rapat dengar pendapat bersama mitra kerja,” jelas Budi Azhar.
Terkait pengumuman perubahan susunan alat kelengkapan dewan, Budi Azhar menegaskan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD, dan hanya berupa pergeseran posisi anggota tanpa mengubah komposisi secara keseluruhan.
Selanjutnya, pembahasan rinci KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 akan segera dilanjutkan dalam rapat kerja gabungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. “Insyaallah, pembahasan dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu minggu ke depan sebelum dilanjutkan ke tahapan persetujuan selanjutnya,” pungkasnya.
