JANGAN HANYA MENEMUKAN SIAPA YANG MISKIN ,TAPI NEGARA HARUS MENDETEKSI SIAPA YANG AKAN JATUH MISKIN KARENA SAKIT
Oleh: Dr. dr. Riyo Kristian Utomo, MH.Kes., AIFO-K., C.STP., CH., CMH., CHt., C.STMI., CPS., CPPS
SUKABUMI | JUANGTV.COM – Indonesia sedang memasuki fase penting dalam reformasi perlindungan sosial. Dengan hadirnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), negara sedang membangun fondasi baru agar kebijakan sosial tidak lagi berjalan dengan data yang terpecah-pecah. Pemerintah pun telah menetapkan pedoman berbagi-pakai DTSEN melalui Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 , dan itu langkah yang sangat strategis. Namun ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar: Apakah DTSEN sudah cukup untuk mengetahui bukan hanya siapa yang miskin hari ini, tetapi siapa yang sedang menuju kemiskinan karena sakit?
Sering kali kemiskinan tidak bermula dari hilangnya pekerjaan, melainkan dari satu diagnosis. Satu anggota keluarga menderita penyakit kronis , di mulai muncul biaya obat terus ada biaya perjalanan ke fasilitas kesehatan sampai kehilangan hari kerja sehingga pendapatan turun terus anak berhenti sekolah sampai tabungan habis , dan keluarga yang sebelumnya masih bertahan, akhirnya jatuh miskin. Inilah titik perubahan yang harus mengubah cara pandang perlindungan sosial kita.
DTSEN JANGAN BERHENTI PADA “SIAPA YANG MISKIN”
Kita harus mengubah pertanyaan negara:
Bukan hanya: “Siapa yang miskin?” tetapi Siapa yang berisiko menjadi miskin?
Bukan hanya: “Siapa yang menerima bantuan?” akan tetapi: Siapa yang butuh intervensi sebelum jatuh miskin?
Dan Bukan hanya: Berapa pendapatannya? Akan tetapi, Beban kesehatan apa yang sedang menggerus kemampuan ekonominya?
Perlindungan sosial harus naik kelas , dari sekadar mencatat penerima bantuan menjadi sistem deteksi dini kerentanan sosial. DTSEN seharusnya bukan hanya mesin pengelompokkan kemiskinan, melainkan fondasi peringatan dini.
PERTANYAAN BESAR KEPADA PEMERINTAH
Apakah DTSEN sudah terintegrasi secara nyata dengan data kesehatan? Apakah negara mampu mengenali keluarga yang secara statistik belum miskin, tetapi memikul beban penyakit kronis, disabilitas, gagal ginjal, kebutuhan perawatan jangka panjang, atau pengeluaran kesehatan yang makin membebani?
Ambil contoh keluarga di Desil 3: pendapatan tidak tetap, tidak punya tabungan, ada lansia, ada yang menderita diabetes atau hipertensi, ada yang butuh perawatan rutin. Secara tertulis: hanya “Desil 3”. Secara kenyataan: keluarga berada di tepi jurang kemiskinan. Dua label itu menghasilkan kebijakan yang sangat berbeda , dan negara harus mampu membedakannya.
KITA MEMERLUKAN: SISTEM PERINGATAN DINI PERLINDUNGAN SOSIAL
Saya mendorong pengembangan Social Protection Early Warning System, itu merupakan sistem yang mendeteksi risiko sebelum kemiskinan terjadi. Jangan tunggu keluarga jatuh miskin baru negara datang.
Sistem harus mengenali tanda-tanda: pendapatan rendah atau tidak tetap, pekerjaan informal, tanpa cadangan ekonomi, anggota keluarga sakit kronis, butuh perawatan jangka panjang, disabilitas, gizi buruk, dan lain-lain. Bukan sekadar memberi label “miskin”, melainkan mengidentifikasi: keluarga dengan kerentanan sosial-kesehatan tinggi.
DTSEN + SATUSEHAT = PROFIL KERENTANAN SOSIAL-KESEHATAN
Kita sudah punya dua fondasi kuat di antara nya
DTSEN , Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
SATUSEHAT , ekosistem data kesehatan nasional
Mengapa tidak menyatukan keduanya secara strategis? Bukan berarti membuka seluruh rekam medis , justru sebaliknya, privasi harus dijaga ketat. Yang dibutuhkan adalah indikator minimum yang diperlukan: risiko jatuh miskin akibat beban kesehatan, kebutuhan perlindungan sosial, kebutuhan perawatan, rehabilitasi, pendampingan. Cukup data yang benar-benar diperlukan untuk mengambil keputusan dan bukan data pribadi yang tidak perlu.
KESEHATAN ADALAH DATA EKONOMI YANG TERSEMBUNYI
Ini yang sering terlewat: biaya kesehatan tidak hanya soal pengobatan. Satu penyakit kronis juga berarti: kehilangan penghasilan, anggota keluarga berhenti bekerja untuk merawat, anak tidak sekolah, tabungan habis. Penyakit mengubah status sosial ,ekonomi keluarga. Jika DTSEN hanya membaca pendapatan tanpa melihat beban kesehatan, negara akan terlambat melihat kemiskinan yang sedang berjalan.
DARI “RUMAH TANGGA MISKIN” MENJADI “RUMAH TANGGA RENTAN”
Dua keluarga sama-sama di Desil 3 belum tentu sama risikonya:
Keluarga A: pendapatan tidak tetap, semua sehat, tidak ada beban perawatan dan relatif aman
Dan Keluarga B: pendapatan tidak tetap, tanpa tabungan, ada lansia, ada sakit kronis, ada disabilitas sangat rentan jatuh miskin
Sistem yang hanya melihat angka akan memperlakukan mereka sama. Sistem yang melihat kerentanan sosial-kesehatan akan memberikan intervensi yang berbeda. Itulah perbedaan antara negara yang sekadar mencatat dan negara yang melindungi.
DARI BANTUAN REAKTIF KE PERLINDUNGAN PENCEGAHAN
Revolusi kebijakan yang dibutuhkan: perlindungan sosial yang memprediksi, bukan sekadar merespons. Negara mendeteksi dari mulai risiko, terus mencegah dan terus menolong sebelum terlambat. DTSEN bukan sekadar daftar penerima bansos, melainkan kecerdasan sosial bangsa.
GARIS MERAH: JANGAN JADIKAN DATA SEBAGAI ALAT STIGMATISASI
Integrasi data harus diiringi perlindungan data yang ketat: batasi apa yang dikumpulkan, siapa yang boleh mengakses, catat setiap akses, lindungi privasi. Bukan untuk mengawasi rakyat, melainkan untuk melindungi rakyat.
TIGA PERTANYAAN YANG HARUS DIPENUHI
1. Apakah DTSEN sudah mampu membaca kerentanan kesehatan keluarga secara langsung?
2. Apakah sudah ada sistem peringatan dini yang memberi sinyal sebelum keluarga jatuh miskin?
3. Apakah keterhubungan DTSEN–SATUSEHAT sudah dirancang untuk menghasilkan profil kerentanan sosial-kesehatan?
Jika belum, inilah agenda utama reformasi perlindungan sosial yang harus segera dikerjakan.
KESIMPULAN
Kita tidak boleh hanya pandai menghitung kemiskinan. Di balik angka ada kehidupan: ada orang sakit, ada anak yang terancam putus sekolah, ada keluarga yang memilih antara beli obat atau beli makan.
Kesehatan bukan lagi urusan satu kementerian. Kesehatan adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Menghubungkan data sosial dan data kesehatan bukan untuk mengawasi, melainkan untuk menyelamatkan sebelum terlambat.
Jangan sampai negara berhasil menemukan siapa yang miskin, tetapi gagal menyelamatkan mereka yang sedang jatuh miskin karena sakit.
Itulah wajah baru perlindungan sosial Indonesia dari mulai harus melindungi bukan hanya setelah terjatuh, tetapi sejak tanda pertama kerentanan muncul.
